DPR Terima Usulan Perubahan Anggaran Kemeneg BUMN

30-05-2013 / KOMISI VI

Komisi VI DPR menerima usulan perubahan anggaran Kementerian BUMN pada RABPN TA 2013 dari pagu awal sebesar Rp 143,6 miliar dengan pemotongan sebesar Rp 9,126 miliar sehingga menjadi Rp 134,473 miliar.

Demikian salah satu Kesimpulan Raker Komisi VI DPR dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K. Harman, di Gedung Nusantara I, Kamis Malam (30/5).

Menurutnya, usulan ini akan segera dibahas dalam Rapat Kelompok Kerja (Pokja) bidang BUMN Komisi VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dilaporkan kembali dalam rapat Komisi VI yang kemudian disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Benny menambahkan, pemotongan RABPN Kemeneg BUMN dalam rangka sharing beban. Jadi proyeksi APBN 2013 yang sedang berjalan ini akibat lonjakan harga minyak sehingga semua kementerian diminta untuk menanggung beban. "Ini sama saja pengetatan pinggang di semua Kementerian atau lembaga," ujarnya.

Benny mengharapkan, Pemotongan anggaran tidak dapat mengganggu kinerja dari kementerian yang ada. "Kita mengapresiasi Kementerian BUMN untuk meningkatkan kinerja  dan mengencangkan ikat pinggang meskipun ada perubahan anggaran tersebut," tambahnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.
 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...